Pemkab Pangkep - Kejari Teken MoU , Bantuan dan Pendampingan Hukum Perdata dan TUN

PANGKEP -   Pemerintah kabupaten Pangkep dan Kejaksaan negeri(Kejari) Pangkep melakukan perjanjian kerjasama atau memorandum of understanding(MoU).

Penandatanganan MoU antara Pemkab Pangkep dan Kejari Pangkep oleh Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau(MYL) dan Kajari Pangkep Fajar Gurindro, di ruang rapat bupati Pangkep, Rabu(30/11/22).

Baca juga: Sufmi Dasco: Pimpinan DPR Terima Surpres Pengganti Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau(MYL) menyampaikan MoU ini secara tidak langsung akan mempererat hubungan antara Pemkab Pangkep dan Kejari. 

Mou ini kata MYL, diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum kepada ASN. Khususnya menghindari perbedaan penafsiran agar terhindar dari persoalan hukum.

Baca juga: Anggaran di Pengadilan Tinggi Babel Masih Sangat Minim, M. Nurdin: Kami Menyerap Aspirasi Mitra Kerja

"Melalui MoU ini, program yang dilaksanakan kedepannya dapat berlangsung cepat dan tepat sasaran. Dengan adanya MoU ini mungkin bisa dikonsultasikan terlebih dahulu agar semua hal yang kita laksanakan itu terbebas dari kegiatan yang seperti korupsi korupsi dan nepotisme, "katanya.

Kajari Pangkep Fajar Gurindro menyampaikan, Perjanjian yang ditandatangni adalah kesepakatan antara Pemkab Pangkep dan Kejari Pangkep dalam hal untuk membantu pemkab Pangkep menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi terkait keperdataan dan tata usaha negara(TUN).

Baca juga: MK Tolak Permohonan Judicial Review Heintje Mandagie Cs atas Undang-Undang PERS

"Terkait bantuan hukum, Kita dapat bertindak untuk dan atas nama pemerintah daerah. Misalnya, ada masyarakat yang keberatan atas kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan. Jadi nanti kita bisa bertindak untuk dan atas nama masyarakat, "katanya.

"Kaitannya dengan pertimbangan hukum, secara simultan bisa dilakukan dengan pendampingan hukum. Nanti setiap kegiatan oleh OPD mungkin dinilai memiliki potensi ancaman, gangguan, hambatan atau tantangan yang dapat menghambat akselerasi kegiatan tersebut itu bisa kita dampingi. Kita berikan konsultasi, pendampingan, tempat bertanya dan diskusi atas masalah yang timbul sehingga kegiatan bisa berjalan seuai jadwal yang ditentukan, "tambahnya.( Herman Djide)

Baca juga: Konsekuensi Hukum bagi Jurnalis yang Lakukan Framing, Fitnah, dan Informasi Menyesatkan dalam Publikasi Opini